2.5 Jelaskan Kolusi

Kolusi

Kolusi bisa disebut kolusif (collusive) artinya rahasia,dengan diam-diam atau tidak terbuka.
Berdasarkan UU RI No. 28 Tahun 1999 pasal 1.Pengertian kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara dan pihak lain,masyarakat dan atau negara.Dalam kamus besar bahasa indonesia,kolusi adalah kerja sama secara rahasia untuk maksud tidak terpuji dan atau persekongkolan.
Berdasarkan UU RI No. 28 Tahun 1999 dalam pasal 2 ditegaskan bahwa setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 angka 4 (pasal 5 angka 4 isinya setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan korupsi,kolusi,dan nepotisme) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00.

konsekuensi dari pelaku kolusi antara lain: - dapat menimbulkan banyak fitnah
- dapat memasang tumbuhnya budaya demokrasi dan tranparasi
- mengganggu hak asasi manusia
- pelaku dan pihak-pihak yang terkait patut mendapat sanksi hukuman yang berat
- dapat merosotnya nama baik bangsa dan negara
- pemerintah banyak menanggung kerugian yang menimbulkan krisis multidimensi

Sumber : http://ovhanafhya.wordpress.com/2011/03/10/pengertian-kolusi/

2.4 Jelaskan Pemisah Tugas

Untuk menanggulangi ancaman-ancaman, organisasi harus menerapkan prosedur pengendalian yang memadai seperti pemisahan tugas dalam fungsi system informasi, akuntansi. Wewenang dan tanggung jawab harus secara jelas dibagi diantara fungsi sbb:

2.3 Jelaskan Hambatan Pasif dan Contohnya

Hambatan Pasif

Hambatan Pasif adalah hambatan yang terjadi karna tidak disengaja. Hambatan pasif bisa terjadi karna kesalahan yang dilakukan manusia, kegagalan sistem atau bisa juga karna faktor alam.


Kegagalan Sistem

Kegagalan sistem ini terdiri dari antara lain:
• Gangguan listrik
• Kegagalan peralatan
• Kegagalan fungsi perangkat lunak


Kesalahan Manusia

Hambatan pasif yang disebabkan oleh kegagalan manusia yaitu antara lain :
• Kesalahan pemasukan data
• Kesalahan penghapusan data
• Kesalahan operator (kesalahan memberikan label pada pita magnetik)


Bencana Alam

Hambatan pasif yang terjadi karena bencana alam memang tidaklah bisa dihindari dan diduga karena bisa saja terjadi sewaktu-waktu tanpa kita sadari. Contohnya yaitu :
• Gempa Bumi
• Banjir
• Kebakaran
• Perang
• Dsb

Contoh :
System yang bermasalah, seperti karena bencana alam. Sistem bermasalah juga karena kegagalan-kegagalan peralatan dan komponen. Berbeda dengan hambatan aktif yang secara sengaja menghambat sistem, hambatan pasif diakibatkan oleh ketidaksengajaan. Hambatan pasif mencakupi system, termasuk gangguan alam, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan badai. Kesalahan system yang mewakili kegagalan peralatan komponen seperti kelemahan disk, kekurangan tenaga, dan sebagainya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada hambatan pasif yaitu pada perangkat keras dapat dilakukan dengan cara full backup data.

Sumber : 

2.2 Jelaskan Hambatan Aktif dan Contohnya

Hambatan Aktif

2.1 Jelaskan S.P.I dan Elemen S.P.I

Pengertian SPI (Sistem Pengendalian Intern)
Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Elemen SPI
1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan Pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian

2. Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen.

3. Prosedur Pengendalian
Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendali-an manajemen dapat tercapai.

Secara umum prosedur pengendalian yang baik terdiri dari :

a) Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi.
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit trail, karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain.

b) Pembagian tugas.
Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan). Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
Dengan pemisahakn fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.

c) Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.(biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara tepat)

d) Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan.
Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadi-nya pencurian aset dan data/informasi perusahaan.

e) Pengecekan independen terhadap kinerja.
Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan (dicek) secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekkan inni harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen (selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi dan unit fungsi pencatatan) untuk menjaga objektivitas pemeriksaan.

4. Penilaian Resiko (Risk Assesment)
Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko yang telah di identifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya.

5. Informasi dan komunikasi
Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen Winnebago pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.
Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

Sumber : http://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/